Distributor Buku Tirta Buana Media Menyediakan Buku-buku Hukum seperti Buku Ajar Hukum Pertambangan dan sebagainya

Menampilkan semua 15 hasil

BACK TO THE ORIGINAL 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Rp55.000
Everytime Indonesia revise or amend the 1945 Constitution, this nation has always experienced political disability. That political chaos had spread

DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

Rp48.000
Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Agar penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dapat dihandalkan dibutuhkan

GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Rp70.000
Sejak Mei 1998, pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar, yaitu dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan perubahan

HUKUM PAJAK

Rp76.000
Pajak merupakan gejala sosial dan tidak dapat dilepaskan dari menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, pajak merupakan komponen

KODIFIKASI PERATURAN DESA 1: Penyelenggaraan Pemerintahan & Kewenangan Desa

Rp90.000
Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para

KODIFIKASI PERATURAN DESA 2: Pembangunan Desa & Pengadaan Barang & Jasa Desa

Rp80.000
Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para

KODIFIKASI PERATURAN DESA 3: Administrasi dan Aset Desa

Rp54.000
Kodifikasi Peraturan Desa 3: Administrasi dan Aset Desa Referensi RR.UM0198 Kondisi: Produk baru Penulis: Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak.,

KODIFIKASI PERATURAN DESA 4: Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa

Rp88.000
Kodifikasi Peraturan Desa 4: Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa Referensi RR.UM0199 Kondisi: Produk baru Penulis: Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M.,

KODIFIKASI PERATURAN DESA 5: Pengelolaan Dana Desa

Rp44.000
Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para

MAL PELAYANAN PUBLIK: PERCEPATAN PENTINGKATAN KUALITAS INOVASI PELAYANAN MASYARAKAT

Rp61.000
Berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaruan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia.

MEREFORMASI REFORMASI

Rp60.000
REFORMASI yang digulirkan mahasiswa 1998 saatnya kembali direformasi. Pemerintahan setelah Orde Baru tak lebih baik dari pemerintah sebelumnya yang diturunkan,

PENDIDIKAN POLITIK KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN

Rp70.000
Politik bagi bangsa Indonesia saat ini merupakan entitas yang tidak disukai, bahkan dibenci. Pengertian masyarakat terhadap politik sedemikian negatif. Padahal,

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Rp60.000
Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah ternyata saat ini masih belum memenuhi harapan masyarakat. Salah satu upaya yang harus

REVIU RPJMD dan Renstra SKPD

Rp90.000
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan umum, pengawasan teknis, dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah. Pelaksanaan pengawasan tersebut

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Rp38.000
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan