Distributor Buku Tirta Buana Media Menyediakan Buku-buku Hukum seperti Buku Ajar Hukum Pertambangan dan sebagainya

Menampilkan semua 8 hasil

Show sidebar
Show 48 96 142
Clear filters
Compare

FORUM KONSULTASI PUBLIK

Rp39.000
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan
Add to wishlist
Quick view
Compare

PANDUAN TEKNIK APLIKASI SISTEM INFORMASI BARANG E-KEUDA

Rp50.000
Pengelolaan barang milik daerah (BMD) saat ini semakin berkembang, semakin kompleks, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kebutuhan sistem aplikasi
Add to wishlist
Quick view
Compare

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (REVIU LPPD)

Rp100.000
Reviu LPPD dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/B Tanggal 27 Februari 2020 yang mengamanatkan seluruh inspektorat Provinsi,
Add to wishlist
Quick view
Compare

PENGUATAN PENGAWASAN DPRD UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF

Rp62.000
Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Yang Efektif Kondisi: Produk baru RR.UM0156 Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak.CA., dkk. Cetakan 1,
Add to wishlist
Quick view
Compare

PENINGKATAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN PERDA YANG RESPONSIF

Rp63.000
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga legislatif di daerah yang mempunyai peranan penting dalam tata kelola pemerintahan. Para anggota
Add to wishlist
Quick view
Compare

PERAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP LKPJ DAN LPP APDB/LKPD AUDITED SERTA TLHP BPK

Rp66.000
DPRD sebagai wakil rakyat daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi legislasi (penyusunan PERDA) 2. Fungsi budgeting (penyusunan PERDA APBD)
Add to wishlist
Quick view
Compare

POLITIK HUKUM: KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Rp70.000
Apa benar subsistem politik dianggap lebih powerful dibandingkan subsistem hukum? Hal tersebut mengakibatkan hukum berada pada kedudukan yang lebih lemah
Add to wishlist
Quick view
Compare

TEKNIS PENYUSUNAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rp79.000
Seluruh pemerintah daerah wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Laporan keuangan
Add to wishlist
Quick view