Distributor Buku Tirta Buana Media Menyediakan Buku-buku Hukum seperti Buku Ajar Hukum Pertambangan dan sebagainya

Menampilkan 1–48 dari 63 hasil

Show sidebar
Show 48 96 142
Clear filters
Compare

BACK TO THE ORIGINAL 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Rp55.000
Everytime Indonesia revise or amend the 1945 Constitution, this nation has always experienced political disability. That political chaos had spread
Add to wishlist
Quick view
Compare

BAGAN AKUN STANDAR SISTEM AKUNTANSI AKRUAL PEMERINTAH DAERAH

Rp60.000
Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Add to wishlist
Quick view
Compare

Buku Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik

Rp74.000
Buku Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya
Add to wishlist
Quick view
Compare

DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

Rp48.000
Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Agar penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dapat dihandalkan dibutuhkan
Add to wishlist
Quick view
Compare

Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik; Konstelasi Teoretik dan Tantangan Kedepan

Rp79.800
Reformasi 1998 tidak hanya melakukan perubahan pergantian presiden dan pemerintahan an sich, namun juga perubahan pada kesempatan dan pengakuan perempuan
Add to wishlist
Quick view
Compare

Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan Pemilu

Rp79.800
Buku kecil ini merupakan referensi awal mengenai penanganan pelanggaran pemilu dan pembentukan peradilan pemilu di Indonesia. Hal ini terkait dari
Add to wishlist
Quick view
Compare

Doktrin Business Judgment Rule; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern

Rp109.800
Direksi sebuah Perseroan Terbatas dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjalankan roda perusahaan agar dapat memberikan nilai lebih bagi
Add to wishlist
Quick view
Compare

Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam Rezim Anti Pencucian Uang

Rp81.800
Anti Pencucian Uang bukanlah hal baru untuk dibicarakan, tetapi keberadaannya selalu baru setiap waktu. Tidak mudah memahami manifestasi dan proses
Add to wishlist
Quick view
Compare

FORUM KONSULTASI PUBLIK

Rp39.000
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan
Add to wishlist
Quick view
Compare

GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Rp70.000
Sejak Mei 1998, pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar, yaitu dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan perubahan
Add to wishlist
Quick view
Compare

Hukum Bisnis; Kajian Khusus UMKM Indonesia

Rp129.800
Buku ini menawarkan enam hal yang sangat urgen dan menarik tentang Hukum Bisnis khususnya yang membahas UMKM. Diawali dengan pembahasan
Add to wishlist
Quick view
Compare

Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi

Rp174.800
Buku Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi adalah
Add to wishlist
Quick view
Hukum Lingkungan Edisi 2; Perspektif Otonomi Daerah
Compare

Hukum Lingkungan Edisi 2; Perspektif Otonomi Daerah

Rp144.800
Buku Hukum Lingkungan Edisi 2; Perspektif Otonomi Daerah Hukum Lingkungan Edisi 2; Perspektif Otonomi Daerah adalah Buku yang ditulis oleh
Add to wishlist
Quick view
Compare

Hukum Lingkungan; Perspektif Otonomi Daerah

Rp144.800
Hukum lingkungan selain memiliki perspektif global dan nasional, juga perspektif otonomi daerah. Perspektif ini lahir sejalan dengan berkembangnya konsep demokrasi
Add to wishlist
Quick view
Compare

HUKUM PAJAK

Rp76.000
Pajak merupakan gejala sosial dan tidak dapat dilepaskan dari menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, pajak merupakan komponen
Add to wishlist
Quick view
Compare

Hukum Pendaftaran Tanah

Rp136.800
Kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di Indonesia bagi pemegang haknya menjadi salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
Add to wishlist
Quick view
Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
Compare

Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Rp274.800
Buku Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia adalah Buku yang
Add to wishlist
Quick view
Compare

Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Bingkai Otonomi Daerah

Rp109.800
Buku ini menguraikan potret eksiting pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pertambangan mineral bukan logam dan batuan, sehingga akan tergambar
Add to wishlist
Quick view
Compare

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PEMIKIRAN DAN PANDANGAN

Rp93.000
Pajak merupakan gejala sosial dan tidak dapat dilepaskan dari menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, pajak merupakan komponen
Add to wishlist
Quick view
Hybrid Model of Constitutional Court to Strengthen Indonesian Constitutionalism
Compare

Hybrid Model of Constitutional Court to Strengthen Indonesian Constitutionalism

Rp137.800
Buku Hybrid Model of Constitutional Court to Strengthen Indonesian Constitutionalism Hybrid Model of Constitutional Court to Strengthen Indonesian Constitutionalism adalah
Add to wishlist
Quick view
Compare

Implementasi Tanggung Jawab Kejaksaan Negeri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Rp97.800
Buku ini membahas Sejarah Kejaksaan Pada Zaman Kerajaan Majapahit, Zaman Kolonialisme Belanda, Zaman Kemerdekaan Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Kejaksaan,
Add to wishlist
Quick view
Compare

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL BERPEDOMAN PADA SAP UNTUK PEMERINTAH DAERAH

Rp53.000
Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di
Add to wishlist
Quick view
Compare

KODIFIKASI PERATURAN DESA 1: Penyelenggaraan Pemerintahan & Kewenangan Desa

Rp90.000
Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para
Add to wishlist
Quick view
Compare

KODIFIKASI PERATURAN DESA 2: Pembangunan Desa & Pengadaan Barang & Jasa Desa

Rp80.000
Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para
Add to wishlist
Quick view
Compare

KODIFIKASI PERATURAN DESA 3: Administrasi dan Aset Desa

Rp54.000
Kodifikasi Peraturan Desa 3: Administrasi dan Aset Desa Referensi RR.UM0198 Kondisi: Produk baru Penulis: Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak.,
Add to wishlist
Quick view
Compare

KODIFIKASI PERATURAN DESA 4: Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa

Rp88.000
Kodifikasi Peraturan Desa 4: Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa Referensi RR.UM0199 Kondisi: Produk baru Penulis: Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M.,
Add to wishlist
Quick view
Compare

KODIFIKASI PERATURAN DESA 5: Pengelolaan Dana Desa

Rp44.000
Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para
Add to wishlist
Quick view
Compare

MAL PELAYANAN PUBLIK: PERCEPATAN PENTINGKATAN KUALITAS INOVASI PELAYANAN MASYARAKAT

Rp61.000
Berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaruan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia.
Add to wishlist
Quick view
Compare

MANUAL APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (E-KEUDA)

Rp51.000
Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih
Add to wishlist
Quick view
Compare

MEREFORMASI REFORMASI

Rp60.000
REFORMASI yang digulirkan mahasiswa 1998 saatnya kembali direformasi. Pemerintahan setelah Orde Baru tak lebih baik dari pemerintah sebelumnya yang diturunkan,
Add to wishlist
Quick view
Compare

OPTIMALISASI FUNGSI PENGANGGARAN DPRD

Rp59.000
Seorang anggota DPRD harus mampu melihat secara jernih terhadap berbagai perspektif dan dinamika empirik yang telah berjalan selama ini. Melalui
Add to wishlist
Quick view
Compare

OTONOMI DAERAH

Rp71.000
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini.
Add to wishlist
Quick view
Compare

PANDUAN PENERAPAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rp66.000
Kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disusun telah disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai
Add to wishlist
Quick view
Compare

PANDUAN TEKNIK APLIKASI SISTEM INFORMASI BARANG E-KEUDA

Rp50.000
Pengelolaan barang milik daerah (BMD) saat ini semakin berkembang, semakin kompleks, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kebutuhan sistem aplikasi
Add to wishlist
Quick view
Compare

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (REVIU LPPD)

Rp100.000
Reviu LPPD dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/B Tanggal 27 Februari 2020 yang mengamanatkan seluruh inspektorat Provinsi,
Add to wishlist
Quick view
Compare

Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia

Rp99.800
Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM.
Add to wishlist
Quick view
Pendidikan Kewarganegaraan
Compare

Pendidikan Kewarganegaraan

Rp112.800
Buku Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan adalah Buku yang ditulis oleh Sri Handayani RW Dan diterbitkan oleh Graha Ilmu Sinopsis Pendidikan
Add to wishlist
Quick view
Compare

PENDIDIKAN POLITIK KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN

Rp70.000
Politik bagi bangsa Indonesia saat ini merupakan entitas yang tidak disukai, bahkan dibenci. Pengertian masyarakat terhadap politik sedemikian negatif. Padahal,
Add to wishlist
Quick view
Compare

Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut UU No. 23 Tahun 2009

Rp399.800
Konflik lingkungan hidup selalu menarik perhatian dunia internasional maupun nasional. Karena terkait isu-isu ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Perkembangan hukum
Add to wishlist
Quick view
Compare

Penegakan Hukum Lingkungan; dalam Perspektif Holistik-Ekologis

Rp64.800
Sejak praktik industrialisasi yang diunggulkan dan dikagumi manusia dengan munculnya revolusi teknologi, perkembangan industri berkembang pesat. Praktik industrialisasi tersebut berdampak
Add to wishlist
Quick view
Compare

Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; Optimalisasi Teori Dualistis di Dalam Sistem Pemidanaan

Rp174.800
Secara limitatif, berdasarkan KUHAP saat ini, maka Hakim dalam suatu perkara pidana hanya dapat memberikan penjatuhan putusan di dalam tiga
Add to wishlist
Quick view
Compare

Pengantar Ilmu Hukum; dalam Telaah Teori dan Praktik

Rp56.800
Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Perbedaan antara PIH
Add to wishlist
Quick view
Compare

Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik

Rp98.800
Perlindungan dan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pangan, mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi; standar hidup yang layak termasuk perumahan
Add to wishlist
Quick view
Compare

PENGUATAN PENGAWASAN DPRD UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF

Rp62.000
Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Yang Efektif Kondisi: Produk baru RR.UM0156 Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak.CA., dkk. Cetakan 1,
Add to wishlist
Quick view
Compare

PENINGKATAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN PERDA YANG RESPONSIF

Rp63.000
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga legislatif di daerah yang mempunyai peranan penting dalam tata kelola pemerintahan. Para anggota
Add to wishlist
Quick view
Compare

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Rp60.000
Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah ternyata saat ini masih belum memenuhi harapan masyarakat. Salah satu upaya yang harus
Add to wishlist
Quick view
Compare

PERAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP LKPJ DAN LPP APDB/LKPD AUDITED SERTA TLHP BPK

Rp66.000
DPRD sebagai wakil rakyat daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi legislasi (penyusunan PERDA) 2. Fungsi budgeting (penyusunan PERDA APBD)
Add to wishlist
Quick view
Compare

Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian; Ragam dan Studi Kasus

Rp91.800
Ujaran kebencian berbeda dengan penghinaan, permusuhan golongan, permusuhan terhadap agama, bullying maupun persekusi. Ujaran kebencian justru mencakup semua perbuatan tersebut
Add to wishlist
Quick view