Distributor Buku Tirta Buana Media Menyediakan Buku-buku Hukum seperti Buku Ajar Hukum Pertambangan dan sebagainya

Menampilkan semua 40 hasil

Show sidebar
Show 48 96 142
Clear filters
Compare

Argumentasi Hukum

Rp25.000
Kenyataan menunjukkan bahwa salah satu dampak negatif kekayaan dan kemakmuran adalah merosotnya moral. Kemerosotan moral ini sangat berbahaya, sebab ia
Add to wishlist
Quick view
Compare

BACK TO THE ORIGINAL 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Rp55.000
Everytime Indonesia revise or amend the 1945 Constitution, this nation has always experienced political disability. That political chaos had spread
Add to wishlist
Quick view
Compare

BAGAN AKUN STANDAR SISTEM AKUNTANSI AKRUAL PEMERINTAH DAERAH

Rp60.000
Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Add to wishlist
Quick view
Compare

Buku Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik

Rp74.000
Buku Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya
Add to wishlist
Quick view
Compare

Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya

Rp129.000
Ekonomi Kreatif (termasuk industri kreatif) telah menjadi andalan ekonomi negara maju setelah era ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi.
Add to wishlist
Quick view
Compare

Corporate Action Pembentukan Bank Syariah

Rp76.000
Perkembangan perbankan syariah di tingkat internasional telah mendapat momentum sejak 1970-an. Perkembangan yang dimaksud secara umum mengambil dua pola, yakni:
Add to wishlist
Quick view
Compare

CROSS BORDER INSOLVENCY KERJA SAMA LINTAS BATAS ANTAR LEMBAGA PERADILAN: Perbandingan Indonesia Malaysia dan Korea Selatan

Rp62.000
Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu
Add to wishlist
Quick view
Compare

DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

Rp48.000
Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Agar penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dapat dihandalkan dibutuhkan
Add to wishlist
Quick view
Compare

FORUM KONSULTASI PUBLIK

Rp39.000
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan
Add to wishlist
Quick view
Compare

GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Rp70.000
Sejak Mei 1998, pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar, yaitu dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan perubahan
Add to wishlist
Quick view
Compare

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas

Rp68.500
Hukum Islam khususnya Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus
Add to wishlist
Quick view
Compare

HUKUM PAJAK

Rp76.000
Pajak merupakan gejala sosial dan tidak dapat dilepaskan dari menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, pajak merupakan komponen
Add to wishlist
Quick view
Compare

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PEMIKIRAN DAN PANDANGAN

Rp93.000
Pajak merupakan gejala sosial dan tidak dapat dilepaskan dari menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, pajak merupakan komponen
Add to wishlist
Quick view
Compare

Intellectual Property Law on Parallel Important

Rp91.000
How intellectual property law approaches the issue of parallel importation has been quite important and interesting to examine. The world
Add to wishlist
Quick view
Compare

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL BERPEDOMAN PADA SAP UNTUK PEMERINTAH DAERAH

Rp53.000
Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di
Add to wishlist
Quick view
Compare

Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Rp35.000
Seringkali ketidakseimbangan posisi para pihak yang akan berkontrak membuat pihak dengan posisi tawar lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan
Add to wishlist
Quick view
Compare

KODIFIKASI PERATURAN DESA 1: Penyelenggaraan Pemerintahan & Kewenangan Desa

Rp90.000
Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para
Add to wishlist
Quick view
Compare

KODIFIKASI PERATURAN DESA 2: Pembangunan Desa & Pengadaan Barang & Jasa Desa

Rp80.000
Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para
Add to wishlist
Quick view
Compare

KODIFIKASI PERATURAN DESA 3: Administrasi dan Aset Desa

Rp54.000
Kodifikasi Peraturan Desa 3: Administrasi dan Aset Desa Referensi RR.UM0198 Kondisi: Produk baru Penulis: Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak.,
Add to wishlist
Quick view
Compare

KODIFIKASI PERATURAN DESA 4: Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa

Rp88.000
Kodifikasi Peraturan Desa 4: Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa Referensi RR.UM0199 Kondisi: Produk baru Penulis: Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M.,
Add to wishlist
Quick view
Compare

KODIFIKASI PERATURAN DESA 5: Pengelolaan Dana Desa

Rp44.000
Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para
Add to wishlist
Quick view
Compare

MAL PELAYANAN PUBLIK: PERCEPATAN PENTINGKATAN KUALITAS INOVASI PELAYANAN MASYARAKAT

Rp61.000
Berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaruan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia.
Add to wishlist
Quick view
Compare

MANUAL APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (E-KEUDA)

Rp51.000
Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih
Add to wishlist
Quick view
Compare

MEREFORMASI REFORMASI

Rp60.000
REFORMASI yang digulirkan mahasiswa 1998 saatnya kembali direformasi. Pemerintahan setelah Orde Baru tak lebih baik dari pemerintah sebelumnya yang diturunkan,
Add to wishlist
Quick view
Compare

OPTIMALISASI FUNGSI PENGANGGARAN DPRD

Rp59.000
Seorang anggota DPRD harus mampu melihat secara jernih terhadap berbagai perspektif dan dinamika empirik yang telah berjalan selama ini. Melalui
Add to wishlist
Quick view
Compare

OTONOMI DAERAH

Rp71.000
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama yang bernuansa demokratis pada awal Era Reformasi di Republik ini.
Add to wishlist
Quick view
Compare

PANDUAN PENERAPAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rp66.000
Kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disusun telah disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai
Add to wishlist
Quick view
Compare

PANDUAN TEKNIK APLIKASI SISTEM INFORMASI BARANG E-KEUDA

Rp50.000
Pengelolaan barang milik daerah (BMD) saat ini semakin berkembang, semakin kompleks, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kebutuhan sistem aplikasi
Add to wishlist
Quick view
Compare

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (REVIU LPPD)

Rp100.000
Reviu LPPD dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/B Tanggal 27 Februari 2020 yang mengamanatkan seluruh inspektorat Provinsi,
Add to wishlist
Quick view
Compare

PENDIDIKAN POLITIK KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN

Rp70.000
Politik bagi bangsa Indonesia saat ini merupakan entitas yang tidak disukai, bahkan dibenci. Pengertian masyarakat terhadap politik sedemikian negatif. Padahal,
Add to wishlist
Quick view
Compare

PENGUATAN PENGAWASAN DPRD UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF

Rp62.000
Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Yang Efektif Kondisi: Produk baru RR.UM0156 Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak.CA., dkk. Cetakan 1,
Add to wishlist
Quick view
Compare

PENINGKATAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN PERDA YANG RESPONSIF

Rp63.000
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga legislatif di daerah yang mempunyai peranan penting dalam tata kelola pemerintahan. Para anggota
Add to wishlist
Quick view
Compare

Penormaan Asas Asas Hukum Pancasila dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas

Rp86.000
Pencasila secara normatif dan konstitusional ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, baik konstitusi, yaitu UUD NRI 1945 maupun
Add to wishlist
Quick view
Compare

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Rp60.000
Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah ternyata saat ini masih belum memenuhi harapan masyarakat. Salah satu upaya yang harus
Add to wishlist
Quick view
Compare

PERAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP LKPJ DAN LPP APDB/LKPD AUDITED SERTA TLHP BPK

Rp66.000
DPRD sebagai wakil rakyat daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi legislasi (penyusunan PERDA) 2. Fungsi budgeting (penyusunan PERDA APBD)
Add to wishlist
Quick view
Compare

POLITIK HUKUM: KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Rp70.000
Apa benar subsistem politik dianggap lebih powerful dibandingkan subsistem hukum? Hal tersebut mengakibatkan hukum berada pada kedudukan yang lebih lemah
Add to wishlist
Quick view
Compare

REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN PEMERINTAH DEARAH

Rp67.000
Buku yang bermanfaat bagi para pemangku pemerintahan di daerah, juga bagi para anggota dewan perwakilan rakyat di kabupaten kota dan
Add to wishlist
Quick view
Compare

REVIU RPJMD dan Renstra SKPD

Rp90.000
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan umum, pengawasan teknis, dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah. Pelaksanaan pengawasan tersebut
Add to wishlist
Quick view
Compare

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Rp38.000
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan
Add to wishlist
Quick view
Compare

TEKNIS PENYUSUNAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rp79.000
Seluruh pemerintah daerah wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Laporan keuangan
Add to wishlist
Quick view