Buku MONOGRAF HUKUM JAMINAN PERBANKAN (Hak Tanggungan sebagai Bentuk Jaminan atas Kredit Perbankan) Buku MONOGRAF HUKUM JAMINAN PERBANKAN (Hak Tanggungan
Monograf Kajian Kebijakan Pemerintah Tentang Penanganan Covid 19 Buku Monograf Kajian Kebijakan Pemerintah Tentang Penanganan Covid 19 adalah buku yang
Monograf Model Penyelesaian Sengketa Klaim Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia Buku Monograf Model Penyelesaian Sengketa Klaim Jaminan Kesehatan Nasional di
Negarawan Konstitusional Buku Negarawan Konstitusional adalah buku yang ditulis oleh Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. dan diterbitkan oleh Penerbit
Ombudsman sektor swasta : mewujudkan akses keadilan dan perlindungan konsumen Buku Ombudsman sektor swasta : mewujudkan akses keadilan dan perlindungan
Konsep Otonomi Khusus atau Otsus yang ditawarkan sejatinya adalah sebuah langkah berani pemerintah mengatasi polemik yang berkepanjangan di tanah Papua.
Buku Overcriminalization (Teori, Dampak, dan Pencegahan) Overcriminalization (Teori, Dampak, dan Pencegahan) Adalah buku yang ditulis atau disusun oleh Mahrus Ali
Buku Panduan Lengkap Menyusun Perjanjian Publik dan Dokumen Hukum di Instansi Pemerintahan Panduan Lengkap Menyusun Perjanjian Publik dan Dokumen Hukum
Kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disusun telah disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai
Pengelolaan barang milik daerah (BMD) saat ini semakin berkembang, semakin kompleks, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kebutuhan sistem aplikasi
PAPPATAMMA: Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia Buku PAPPATAMMA: Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Kearifan Lokal di
Paradigma Baru Amendemen Konstitusi Buku Paradigma Baru Amendemen Konstitusi adalah buku yang ditulis oleh Richard Albert dan diterbitkan oleh Penerbit
Paradigma Transendental: Hukum dan Etika dalam Praktik Paramedis Buku Paradigma Transendental: Hukum dan Etika dalam Praktik Paramedis adalah buku yang
Reviu LPPD dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/B Tanggal 27 Februari 2020 yang mengamanatkan seluruh inspektorat Provinsi,
