Distributor Buku Tirta Buana Media menyediakan buku-buku Hukum untuk bacaan referensi mahasiswa, dosen dan perpustakaan perguruan tinggi

Menampilkan semua 25 hasil

Show sidebar
Show 48 96 142
Clear filters
Compare

Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

Rp121.000
Penulis : Sarbudin Panjaitan xii, 240 hlm.; Uk:15.5×23 cm ISBN 978-602-475-752-6 Cetakan September 2018. Buku ini berisikan tentang kewenangan Lembaga
Add to wishlist
Quick view
Buku Ajar Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
Compare

Buku Ajar Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Rp77.000
uku Ajar Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia | buku ini terdiri dari beberapa bab, bab pertama pengantar matakuliah, bab kedua
Add to wishlist
Quick view
-15%
Dayak Ngaju & Kritik Hukum Agraria Di Indonesia
Compare

Dayak Ngaju & Kritik Hukum Agraria Di Indonesia

Rp52.700
Penulis: Ainun Aslamiah xii, 102 hlm.; Uk:14×20 cm ISBN 978-602-475-560-7 Cetakan Pertama: Juli 2018 Buku ini akan membahas bagaimana mengorelasikan
Add to wishlist
Quick view
-15%
Desain Grafis Menggunakan Inkscape
Compare

Desain Grafis Menggunakan Inkscape

Rp49.300
Buku baru dan asli / original dari penerbit Penulis: Halim Darmako viii, 72, Uk; 14 x 20 cm ISBN :
Add to wishlist
Quick view
-15%
Dialektika Hukum Lingkungan
Compare

Dialektika Hukum Lingkungan

Rp93.925
Judul Lengkap : Buku Dialektika Hukum Lingkungan Penulis : La Ode Angga ISBN : 978-623-209-382-9 Ukuran : xviii, 175 hlm,
Add to wishlist
Quick view
-15%
Fatwa MUI dan Sumber Hukum
Compare

Fatwa MUI dan Sumber Hukum

Rp49.300
Judul Buku : Buku Filsafat Ilmu (Pengantar Kesehatan Masyarakat) Penulis : Hermien Nugraheni, S.K.M., M.Kes. Hetty Ismainar, A.Md.Keb., S.K.M., M.P.H.
Add to wishlist
Quick view
-15%
Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi
Compare

Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi

Rp59.500
Buku Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi Penulis : Maharso & Tomy Sujarwadi xii, 148 hlm.; Uk:14×20 cm ISBN 978-602-475-326-9
Add to wishlist
Quick view
-15%
Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia
Compare

Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia

Rp57.375
Buku Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia Penulis : Sugianto xii, 133 hlm.; Uk:14×20 cm ISBN 978-602-453-925-2 Cetakan
Add to wishlist
Quick view
-15%
Compare

Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi

Rp56.100
Penulis: Muammar Arafat Yusmad xiv, 124 hlm.; Uk:14×20 cm ISBN 978-602-475-766-3 Cetakan Pertama: September 2018 Buku yang disusun oleh salah
Add to wishlist
Quick view
-15%
Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)
Compare

Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)

Rp60.775
Judul Buku ajar hukum perwakafan di Indonesia : (suatu pengantar) / Hujriman Pengarang Hujriman (pengarang) Edisi Cetakan Pertama: April 2018
Add to wishlist
Quick view
-15%
Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia
Compare

Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia

Rp108.800
Penulis : Dody Nur Andriyan xviii, 260 hlm.; Uk:17.5×25 cm ISBN 978-602-401-402-5 Cetakan Pertama : Juni 2016 Cetakan Kedua :
Add to wishlist
Quick view
-15%
Jati Diri Perempuan Sikep Dalam Konteks HAM
Compare

Jati Diri Perempuan Sikep Dalam Konteks HAM

Rp65.450
Buku baru dan asli / original dari penerbit Penulis: Novi Triana Habsari Khoirul Huda x, 66 hlm, Uk: 15.5×23 cm
Add to wishlist
Quick view
Kepastian Hukum Sukuk
Compare

Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia

Rp135.000
Buku Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia adalah
Add to wishlist
Quick view
Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh
Compare

Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh

Rp108.000
Buku Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh adalah buku yang
Add to wishlist
Quick view
Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Compare

Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Rp71.000
Buku Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah buku yang ditulis atau
Add to wishlist
Quick view
Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura melalui Criminal Justice System
Compare

Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura melalui Criminal Justice System

Rp131.000
Buku Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura melalui Criminal Justice System Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura melalui
Add to wishlist
Quick view
Pembentukan Pengadilan Khusus Medis
Compare

Pembentukan Pengadilan Khusus Medis

Rp89.000
Buku Pembentukan Pengadilan Khusus Medis Pembentukan Pengadilan Khusus Medis adalah buku yang ditulis atau disusun oleh Ontran Sumantri Riyanto dan
Add to wishlist
Quick view
Pemodelan Implementasi Hukum Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum
Compare

Pemodelan Implementasi Hukum Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum

Rp61.000
Buku Pemodelan Implementasi Hukum Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum Pemodelan Implementasi Hukum Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum adalah
Add to wishlist
Quick view
Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Oleh Pemerintah atau Onrechtmatige Overheidsdaad (Ood) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Compare

Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Oleh Pemerintah atau Onrechtmatige Overheidsdaad (Ood) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Rp84.000
Buku Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Oleh Pemerintah atau Onrechtmatige Overheidsdaad (Ood) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Perbuatan Melawan Hukum
Add to wishlist
Quick view
Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Compare

Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Rp87.000
Buku Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah buku yang ditulis atau disusun oleh
Add to wishlist
Quick view
Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)
Compare

Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Rp85.500
Buku Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI) adalah
Add to wishlist
Quick view
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya pada Negara Kesejahteraan
Compare

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya pada Negara Kesejahteraan

Rp100.000
Buku Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya pada Negara Kesejahteraan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah
Add to wishlist
Quick view
Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 merupakan salah satu itikad baik pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan pada wilayah pedesaan yang selama ini mendapatkan diskriminasi oleh pemerintah secara kewenangan. Asas otonomi yang diemban oleh pemerintah desa saat ini bermakna, otonomi yang bertanggung jawab, otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan Desa termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Penyelenggaraan otonomi desa harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi Desa juga harus menjamin hubungan antara Desa dengan Desa lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar Desa untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa. Mata kuliah Politik Pemerintahan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan bekal secara teoretis, analisa, maupun secara implementasi bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram yang berkaitan dengan politik pemerintahan desa di indonesia. Ada tiga hal pokok penting yang mempengaruhi pokok pembahasan mengenai politik pemerintahan desa di Indonesia saat ini, yaitu 1) konsep tentang desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 yang memang saat ini mendapatkan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan karena hak otonomi yang di emban sangat besar. 2) Telaah secara mendalam tentang esensi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 itu sendiri. 3) Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Manajemen Pemerintahan Desa.
Compare

Politik Pemerintahan Desa di Indonesia Konsep tentang Desa, Kepemimpinan dan Manajemen Pemerintahan Desa

Rp58.000
Buku Politik Pemerintahan Desa di Indonesia Konsep tentang Desa, Kepemimpinan dan Manajemen Pemerintahan Desa Politik Pemerintahan Desa di Indonesia Konsep
Add to wishlist
Quick view
Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama berisi pendahuluan, bab dua membahas tentang pengakuan (recognition), bab tiga tentang yurisdiksi dan kedaulatan, bab empat tentang perjanjian internasional, dan bab lima tentang hukum laut, hukum udara, dan antariksa. Selanjutnya bab enam membahas tentang diplomatik dan konsuler, bab tujuh tentang pemeliharaan perdamaian dan penyelesaian sengketa, bab delapan tentang perserikatan bangsa-bangsa danorganisasi internasional, bab sembilan tentang perlindungan atas hak azazi menusia, dan yang terakhir bab sepuluh tentang penyelesaian sengketa internasional Selain istilah Hukum Internasional, orang juga mempergunakan istilah Hukum Bangsa-Bangsa, Hukum Antar Bangsa atau Hukum Antar Negara. Aneka ragam istilah ini tidak saja terdapat pada bahasa kita, tetapi terdapat pula dalam pelbagai bahasa yang telah lama mempelajari Hukum Internasional sebagai suatu cabang ilmu hukum tersendiri. Istilah hukum bangsa-bangsa (law of nations, droit de gens, voelkerrecht) berasal dari istilah hukum romawi “ius gentium”. Baru kemudian orang membedakan antara: hubungan antar kesatuan hukum publik (kerajaan, republik) dengan hubungan antara individu dengan memakai istilah “ius inter gentes”. Istilah terakhir ini yang berarti Hukum Antar Bangsa sama dengan istilah Hukum Antar Negara, karena berlainan dengan kerajaan republik pada zaman dahulu, negara modern pada hakikatnya merupakan negara kebangsaan (nationstate). Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan masalah hukum dan politik. Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. Kesulitan juga berasal dari fakta bahwa hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara lain atau pemerintah lain seperti juga halnya bahwa suatu negara atau suatu pemerintahan tidak mempunyai hak untuk diakui oleh negara lain. Tidak ada keharusan untuk mengakui seperti juga tidak ada kewajiban untuk tidak mengakui. Pengakuan adalah pernyataan dari suatu negara yang mengakui suatu negara lain sebagai subjek hukum internasional.
Compare

Selayang Pandang tentang Hukum Internasional

Rp98.000
Buku Selayang Pandang tentang Hukum Internasional Selayang Pandang tentang Hukum Internasional adalah buku yang ditulis atau disusun oleh Darwis Anatami
Add to wishlist
Quick view
Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien
Compare

Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien

Rp83.000
Buku Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien adalah
Add to wishlist
Quick view