Buku Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura melalui Criminal Justice System Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura melalui
Konsep Otonomi Khusus atau Otsus yang ditawarkan sejatinya adalah sebuah langkah berani pemerintah mengatasi polemik yang berkepanjangan di tanah Papua.
Buku Overcriminalization (Teori, Dampak, dan Pencegahan) Overcriminalization (Teori, Dampak, dan Pencegahan) Adalah buku yang ditulis atau disusun oleh Mahrus Ali
Buku Panduan Lengkap Menyusun Perjanjian Publik dan Dokumen Hukum di Instansi Pemerintahan Panduan Lengkap Menyusun Perjanjian Publik dan Dokumen Hukum
Kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disusun telah disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai
Pengelolaan barang milik daerah (BMD) saat ini semakin berkembang, semakin kompleks, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kebutuhan sistem aplikasi
Reviu LPPD dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/B Tanggal 27 Februari 2020 yang mengamanatkan seluruh inspektorat Provinsi,
Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi
Hukuman mati, dalam pelaksanaannya masih selalu mengundang perdebatan. Di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap hukuman mati muncul terutama dari kelompok aktivis HAM.
Buku Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional Terkait Imunitas Aset Negara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional Terkait Imunitas Aset Negara Adalah
Buku Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoretive Justice Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoretive Justice Adalah buku yang ditulis atau disusun oleh Afthonul Afif
Buku Pembaharuan Sistem Pemidanaan Pembaharuan Sistem Pemidanaan adalah buku yang ditulis/disusun oleh Dr. Syamsul Fatoni, SH., MH. dan diterbitkan oleh
Buku Pembatasan Kekuasaan Presiden Pembatasan Kekuasaan Presiden adalah buku yang ditulis/disusun oleh Dr. Margarito Kamis,. SH,. M.Hum dan diterbitkan oleh
Sebuah tulisan menarik dan menantang yang mendeskripsikan upaya luar biasa pemberantasan korupsi. Penulis mencitakan suatu pemberantasan korupsi yang efektif, dalam
Buku Pemilu di Indonesia: Kelembagaan,pelaksanaan dan pengawasan Pemilu di Indonesia: Kelembagaan,pelaksanaan dan pengawasan adalah buku yang ditulis atau disusun oleh
Buku Pemodelan Implementasi Hukum Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum Pemodelan Implementasi Hukum Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum adalah
Buku Pencanangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Pencanangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan adalah buku yang ditulis atau disusun oleh Hayat,Dkk dan
Politik bagi bangsa Indonesia saat ini merupakan entitas yang tidak disukai, bahkan dibenci. Pengertian masyarakat terhadap politik sedemikian negatif. Padahal,
Praktik pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengkamuflase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih
Buku Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Adalah buku yang ditulis atau disusun oleh Zairin Harahap dan diterbitkan
Konflik lingkungan hidup selalu menarik perhatian dunia internasional maupun nasional. Karena terkait isu-isu ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Perkembangan hukum
Sejak praktik industrialisasi yang diunggulkan dan dikagumi manusia dengan munculnya revolusi teknologi, perkembangan industri berkembang pesat. Praktik industrialisasi tersebut berdampak
Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa
Ilmu hukkum adalah ilmu hukum, metode penelitiannya, dalam buku ini ditegaskan bersifat sui generis. Disamping penegasan tersebut, buku ini menjelaskan
Hukum Ketenagakerjaan adalah matakuliah wajib institusional yang bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa maupun pelaku hukum mengenai hokum positif di Indonesia.
Buku dengan judul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pajak merupakan suatu hal yang mendasar dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara. Dengan demikian pajak sangat menentukan bagi kelangsungan
