Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen |
Buku ini terdiri dari beberapa bab, bab pertama tentang konsumen dan hukum perlindungan konsumen (HPK), bab kedua sejarah perlindungan konsumen di Indonesia dan di luar Indonesia, bab ketiga asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen, bab keempat konsumen, bab kelima pelaku usaha, bab keenam fungsi dan peran lembaga-lembaga yang diatur dalam undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bab ketujuh penyelesaian sengketa konsumen dan bab terakhir kasus-kasus aktual di bidang konsumen.
Ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen akan dikompensasi berupa kekuatan kapital/ modal, produsen lebih terorganisasi, konsumen lebih individual, produsen diberikan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah. Caranya: gerakan perlindungan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum, dan upaya lain supaya konsumen bisa mengkonsumsi dengan lebih aman. Hal ini merupakan keharusan, karena perkembangan ekonomi dan industri maju menimbulkan dampak negatif.
Perkembangan industri dan gerak modal yang cepat menyebabkan produksi barang dan jasa semakin kompleks. Informasi dibalik proses industri menjadi salah satu faktor persaingan. Hal lain, konsumen golongan bawah mempunyai pilihan yang terbatas hanya untuk barang-barang murah. Mekanisme dan transaksi pasar, tidak selalu adil sehingga sering merugikan konsumen. Pemerintah masih kurang berperan untuk menjadi wasit dalam mengatasi mekanisme pasar yang unfair dan cenderung merugikan konsumen.
Perkembangan ekonomi dan industrialisasi sangat kuat sehingga konsumen menjadi lemah. Untuk itu kekuatan konsumen perlu digalang. Dengan kelembagaan yang kuat, produsen diharapkan akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang dan jasa. Apabila kepentingan konsumen dilanggar, gerakan konsumen dimungkinkan masuk ke bidang politik ekonomi sehingga menambah bargaining power dengan wakil-wakil politiknya.Kesenjangan ekonomi paling merugikan konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi. Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen, tanggal 16 April 1985 (No. A/RES/39/248) The UN Guidelines for Consumer Protection. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggal 20 April 1999.
Ulasan
Belum ada ulasan.